Berita

Peran Perguruan Tinggi di Indonesia selama ini dikenal sebagai institusi pendidikan dan pengajaran, serta sebagai institusi Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. Perguruan Tinggi  mempunyai fungsi untuk meningatkan nilai tambah para peserta didik, menghasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sehingga dapat menghasilkan Kekayaan Intellektual.Oleh karena itu Perguruan Tinggi harus terus mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta sumber penghasil HKI melalui berbagai aktivitas riset dan inovasi yang dilakukan.Perguruan Tinggi berperan untuk meningkatkan peran-serta civitas akademikanya dalam mendukung kinerja lembaga dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian masyarakat, selain itu partisipasi Perguruan Tinggi terhadap HKI,merupakan bentuk komitmen yang nyata dalam memberikan kontribusi dan menjadi bagian penting pengembangan Sistem Inovasi Nasional (SINas) di Indonesia.

Untuk mendorong peningkatan perolehan HKI di Perguruan Tinggi  dibutuhkan peran aktif berbagai pihak dari mulai unsur pimpinan, dosen dan mahasiswa, terlebih lagi komitmen lembaganya untuk memfasilitasi proses perolehan HKI atas berbagai potensi yang dimiliki Perguruan Tingg itersebut.Pembentukan dan penguatan sentra HKI itu pun telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi (UU Sisnas Litbangrap Iptek).

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai wujud perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual, mutlak harus didukung, difasilitasi dan dipermudah oleh semua pihak.Hal ini tidak saja karena informasi dan knowledge merupakan Kekayaan Intelektual (intellectual property) yang memiliki nilai-nilai moral (moral values), melainkan juga memiliki nilai ekonomi (economic values).  HKI merupakan perlindungan hukum sebagai insentif bagi inventor, desainer dan pencipta dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil kreatifitasnya.

Dalam menghadapi era globalisasi dituntut adanya proses transformasi dan inventarisasi yang berhubungan dengan informasi teknologi, terlebih di suatu Perguruan Tinggi, karena hal itu dapat digunakan sebagai referensi dan evaluasi kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan lainnya. Upaya tersebut merupakan cara tepat untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian yang sudah dilakukan, yang mengakibatkan pemborosan sumber daya dan lebih penting lagi menghindari terjadinya praktik plagiasi. Informasi teknologi juga dapat dijadikan basis pemilihan topik dan evaluasi kegiatan penelitian , sehingga pemanfaatan hasil penelitian dapat dioptimalkan.

Sumber daya manusia di lingkungan Perguruan Tinggi merupakan SDM yang terlatih dan terdidik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, seyogyanya sangat berpotensi untuk menghasilkan kekakayaan intelektual. Oleh karena itu Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung mempunyai fungsi untuk meningkatkan nilai tambah bagi seluruh civitasnya secara terus menerus dalam menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mengimplementasikannya untuk memajukan dan  meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan kebudayaan nasional.

Hasil penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi  perlu mendapat perlindungan hukum, tidak saja karena hasil penelitian tersebut merupakan kekakayaan intelektual (intellectua property) yang memiliki nilai moral (moral value), melainkan juga memiliki nilai ekonomi (economic value) perlu dilindungi. Oleh karena itu UNPAS sangat berkepentingan  membentuk lembaga Klinik HKI UNPAS untuk menjembatani perolehan Hak Kekayaan Intektual segenap civitas akademika yaitu para peneliti, mahasiswa dan karyawan baik di lingkungan UNPAS sendiri, maupun di luar UNPAS dan masyarakat pada umumnya.

Peneliti dan perekayasa yang ada di Perguruan Tinggi  diharapkan untuk memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam kegiatan Pengajaran, penelitian dan pengabdian. Perguruan Tinggi  memiliki peran penting sebagai pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi. Peningkatan dan perlindungan HKI akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong perubahan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat luas.

Mencermati UU Nomor 18 tahun 2002 dimana Perguruan Tinggi sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem Nasional Penelitian dibebani kewajiban untuk mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual yang dimilikinya, selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intlektual. Kewajiban yang dimaksud artinya bahwa Perguruan Tinggi sebagai penghasil kekayaan intelektual termaksud telah mengusahakan kejelasan hukum hubungan antara kekayaan intelektual dengan pemegang atau penemunya terlebih dahulu.

Selanjutnya menurut Pasal 13 ayat 4 UU nomor 18 tahun 2002 ditentukan bahwa setiap kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, perekayasaan dan inovasi yang dibiayai Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah wajib dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh Perguruan Tinggi. Dari pasal 13 ayat 1 ini mengisyaratkan bahwa Perguruan Tinggi wajib mengelola kekayaan intelektual, ini berarti bahwa di Perguruan Tinggi perlu ada suatu institusi yang khusus diserahi urusan pengelolaan kekayaan intelektual. Keberadaan institusi ini yang mengelola kekayaan intelektual tersebut juga diisyaratkan oleh pasal 13 ayat 3 UU nomor18 tahun 2002 dimana ditentukan bahwa untuk meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual Perguruan Tinggi wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Sentra HKI yang wajib dibentuk itu diharapkan merupakan institusi yang berfungsi mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual sedapat mungkin sekaligus sebagai pusat informasi dan pelayanan HKI termasuk memasarkan hasil-hasil penelitiannya.

Pembentukan Sentra HKI sebagaimana yang diisyaratkan Pasal 13 ayat 3 diatas kiranya perlu dicermati dan disesuaikan dengan kondisi Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Keberadaan kekayaan intelektual selain diusahakan perlindungan hukumnya, berarti bahwa Perguruan Tinggi yang bersangkutan harus yakin bahwa yang dimintakan perlindungan hukumnya itu ke depannya marketable.Atas dasar yang seperti ini diperlukan kamampuan mengelola asset kekayaan intelektualnya. Di sisi lain berkewajiban menyebarluaskan informasi temuan juga terkandung usaha memasarkan kekayaan intelektual yang dimilikinya.

Dalam rangka meningkatkan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi yang berorientasi pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan Universitas Pasundan (UNPAS), maka perlu dimulai upaya dan usaha yang medukungnya. Disamping itu pula terdapat cukup banyak potensi HKI yang bisa didapat dari hasil penelitian dan/atau pengembangan yang dilakukan oleh Akademisi dan mahasiswa di lingkungan UNPAS.

Berdasarkan pertimbangan di tersebut, maka telah ditetapkan kebijakan pendirian Klinik HKI di UNPAS berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan Nomor : 32/Unpas.R/SK/C/II/2012 Tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Klinik HKI Universitas Pasundan. Sebagai Ketua adalah Dr. H. Yusuf Arifin, S.Si.,MM dan Sekretarisnya Dr. Siti Rodiah, SH.,MH.